BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kewajiban
merealisasikan falah, pada dasarnya merupakan tugas keseluruhan economic agents, termasuk pemerintah dan
masyarakat. Terdapat banyak aktifitas ekonomi yang tidak dapat diselenggarakan
dengan baik oleh pasar,sehingga mengharuskan adanya peran aktif oleh pasar, pemerintah
maupun masyarakat. Disamping itu pemerintah, masyarkat harus
berperan langsung.
Pasar pada
hakikatnya adalah wahana untuk mengekspresikan kebebasan individu dalam
berniaga, yang tentu saja lebih didorong oleh motif-motif mencari keuntungan
individual. Oleh karena itu, aktifitas-aktifitas perekonomian bersifat kolektif/publik
dan atau akafifitis tidak bermotif ke untungan material tidk bias di
selenggarakan oleh pasar
Pemerintah
dan masyarakat pada dasarnya adalah dua intitusi yang memiliki fusi dasar sama
yaitu untuk merealisasikan segala kewajiban kolektif atau ke wajiban public
dalam mewujutkan falah.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan
Latar Belakang Masalah yang telah di uraikan di atas, maka masalah yang di identifikasi adalah bagaimana peranan sektor
publik dalam perekonomian dan hal-hal apa saja yang dilakukan pemerintah dalam
perekonomian.
C. Tujuan
Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Peranan sektor publik dalam
perekonomian, serta hal- hal apa saja yang dilakukan pemerintah dalam
perekonomian.
BAB II
PEMBAHASAN
A. PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN
1. Rasionalitas Peran Pemerintah
Pada dasar
nya peranan pemerintah dalam perekonomian dalam pandangan islam di dasari oleh
beberapa argument yaitu :- Derifasi dari konsep kekhalifahan
- Konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif (fard al-kifayah)
- Ada nya kegagalan pasar dalam merealisasikan Falah.
Pemerintah
adalah pemegang amanah Allah untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam
meuwujudkan kesejahteraan dan ke adilan (Al-adil wal insan) serta tata
kehidupan yang baik (hayyah thayyibah) bagi seluruh umat. Jadi pemerintah
adalah agen dari tuhan atau khalifatullah, sekaligus pemegang amanah dari
masyarakat untuk merealoisasikan falah,
Fard
al-kifayah merupakan suatu kewajiban yang di tujukan kepada masyrakat di mana
jika ke wajiban ini di langgar maka seluruh masyarakat akan menanggu dosa
sementara jika telah dilaksanakan (bahkan haya oleh satu orang), maka seluruh
masyarakat akan terbebas menjalankan kewajiban tersebut. Pemerintah dapat
memiliki perana penting dalam menjalankan fard al-kifayah ini karna kemungkinan
masyarakat gagal untuk menjalankan atau tidak dapat melaksanakan dengan baik.
Kemungkinan kegagalan masyarakat dalam menjalankan Fard al-kifayah di sebabkan
beberapa hal yaitu.
a.
Asimetri dan kekurangan informasi
b.
Pelanggaran moral
c.
Kekurangan sumber daya atau kesulitan teknis
Kegagalan
pasar juga merupakan latar belakang perlunya pemerintah untuk berperan dalam
perekonomian. Pasar gagal dalam menyelesaikan beberapa permasalahan ekonomi
karna dua hal yaitu (a) ke tidak sempurnaan mekanisme kerja pasar (b) ketidak
berjalannya mekanisme kerja pasar dengan efisien. pasar
bekerja dengan mekanisme permintaan dan penawaran di mana mensyaratkan suatu
komoditas yang dapat diperdagangkan (tradable). Komoditas seperti ini
harus memiliki suatu harga, sedangkan untuk memiliki harga komoditas seperti
ini otomatis harus bisa diukur (measurable). Dalam kenyataan, terdapat
banyak kebutuhan masyarakat yang tidak bisa diukur (unmeasurable),
karenanya juga tidak dapat memiliki harga dan tidak dapat diperdagangkan,
sehingga tidak dapat disediakan oleh pasar. Beberapa non-marketable goods
and services ini antara lain penyediaan barang publik, penanganan
eksternalitas, penegakan keadilan, pemerataan distribusi pendapatan dan
kekayaan, pertahanan, dll.
Selain
itu, dalam realitas mekanisme kerrrjaaa pasar juga tidak dapat beroperasi
secara optimal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat pasar yang islami.
Sebagaimana disampaikan oleh Ibn Taimiyah, mekanisme pasar dapat berjalan
dengan efisien dan menghasilkan kesejahteraan yang optimum bagi masyarakat
apabila harga yang dihasilkannya adalah harga yang adil (thaman al-adl).
Untuk menghasilkan harga yang adil ini, maka harus terpenuhi syarat teknis dan
syarat moral sekaligus. Secara teknis, mekanisme kerja pasar yang efisien dapat
berlangsung apabila terdapat informasi yang sama diantara pelaku pasar, tidak
adanya hambatan untuk masuk dan keluar dari pasar, homogenitas komoditas, serta
jumlah penjual yang banyak. Dengan kata lain, pasar yang bersaing sempurna
memiliki peluang untuk menghasilkan harga yang adil. Secara moral, mekanisme
kerja pasar yang efisien menuntut adanya sikap kejujuaran, keterbukaan,
sportivitas, dan keadilan. Moralitas akan menuntun persaingan di pasar menjadi
kompetisi yang indah dalam rangka mewujudkan kebaikan (fastabiqul khairat),
sehingga memberikan maslahah bagi masyarakat luas.
a. Peran pemerintah untuk menciptakan pasar yang efisien
Pasar efisien adalah pasar yang mampu menghassilkan mashlahah yang
maksimum. Pasar ini terjadi manakala harga yang tercipta adalah sama dengan
biaya minimum untuk menghasilkan satu unut barang tersebut. Secara teknis,
kondisi seperti ini dapat tercipta apabila pasar dapat bersaing dengan sempurna
dimana tidak ada satu individupun yang dapat mengatur harga pasar. Produsen
adalah price taker.
Dalam pasar bersaing sempurna tidak ada keuntungan ekonomi (economic rent) dimana
harga jual hanya cukup untuk menutup/mengompensasi semua biaya yang mucul
sebagai akibat dari kegiatan memproduksi barang yang bersangkutan. Situasi
berlawanan ketika pasar dikendalikan sepenuhnya oleh produsen, adanya
monopolistic rent menunjukkan adanya penyimpangan dari kondisi ideal, ini
menunjukkan adanya inefesiensi (ketidakefesien). Konsumen harus membayar harga
yang lebih tinggi dari yang semestinya, sedangkan produsen justru mendapatkan
keuntungan yang lebih dari semestinya.
Inefesiensi
tidak hanya terjadi pada pasar yang berstruktur monopolistick, tetapi pada
semua pasar yang tidak bersaing sempurna. Karna secara naluriah manusia
memiliki karakter-karakter yang mendorong untuk monopolict rent dan berlaku
tidak efisien. Sebagaimana disampaikan dalam alquran manusia memiliki sifat
ceroboh, teledor, dan cenderung menghambur-hamburkan sumber daya ketika
ketersediaannya terlimapah (spare
endowment). Berdasarkan karakter tersebut dapat disusun suatu asumsi.
Asumsi 1
|
|
Dengam demikian dapat ditarik kesimpulan
bahwa efek dari inefisiensi yang terjadi terhadap perekonomian secara
keseluruhan adalah negatif, yaitu menurunkan maslahah yang bisa di terima oleh
masyarakat secara keseluruhan. Dalam bahasa ekonomi umum hal ini dimaknai
sebagai turunnya surplus produsen yang lebih besar dari jumlah surplus konsumen
yang bisa diambil atau deadweight loss.
Pasar
yang efisien adalah pasar dimana setiap produsennya menetapkan harga yang
konstan untuk berapa pun kuantitas yang dijual dan besarnya harga adalah sama
dengan tingkat biaya minimum. Namun demikian, realisasi pasar yang efisien ini
tidak bisa diserahkan begitu saja kepada pelaku pasar karena secara
naluriah produsen berkecenderung mncari rente. Diperlukan intervensi pemerintah
untuk mengurangi kecenderungan ini.
b.
Peran
Pemerintah Dalam Mengatasi Eksternalitas
Eksternalitas adalah dampak dari suatu
aktivitas ekonomi yang diterima pihak lain, baik positif maupun negatif, dimana
pasar tidak mampu menyediakan sistem kompensasi yang adil terhadap dampak
tersebut. Eksternalitas positif terjadi jika suatu aktivitas yang dilakukan
oleh seorang agen ekonomi menimbulkan manfaat kepada pihak lain,tetapi
pihak lain tersebut tidak dipungut bayaran. Sebaliknya, eksternalitas negatif
terjadi ketika suatu agen melakukan kegiatan dan menimbulkan dampak merugikan
pada pihak lain tapi tidak diberi konpensasi. Dalam eksternalitas positif,
tidak ada pihak yang dirugikan sehigga hal tersebut tidak mempengaruhi
efisiensi yang terbentuk dalam perekonomian. Sebaliknya, dalam kasus
eksternalitas negatif ada pihak lain yang dirugikan sehingga hal tersebut
bisa menghambat efisiensi perekonomian, walaupun perekonomian tersebut telah
dibangun berdasar kompetisi yang fair.
2. Ruang Lingkup
Peran Pemerintah
Secara umum, ruang lingkup peranan pemerintah ini
mencakup aspek yang luas, dimana secara garis besar diklasifikasikan menjadi :
a.
Upaya mewujudkan
tujuan ekonomi islam secara keseluruhan
b.
Upaya mewujudkan
konsep yang islam
Pemerintah
memiliki tugas penting dalam mewujudkan tujuan ekonomi islam secara
keseluruhan. Sebagaimana telah diketahui, tujuan ekonomi islam adalah mencapai
falah yang direalisasikan melalui optimasi mashlahah, maka secara umum tujuan pemerintah
adalah menciptakan kemashlahan bagi seluruh masyarakat.
Teks
alquran dan sunnah secara eksplisit dan implicit telah menyebut beberapa peran
yang harus dilakukan pemerintah, baik yang dilakukan melalui pasar maupun bukan
melalui pasar. Paran – peran tersebut
yaitu :
a.
Manajemen
kekayaan public dalam rangka memaksimumkan kepentingan public.
b.
Pemenuhan segala
persyaratan untuk membangun Negara yang secara efektif dapat melindungi
masyarakat dan kepentingan budaya,ekonomi, religius, dan politik.
c.
Menggali
pemasukan untuk membiayai administrasi public dan tugas-tugas pemerintah.
d.
Menjamin para
individu agar dapat meningkatkan efisiensi dan derajat kekayaan
kesejahteraannya.
e.
Menjaga
keseimbangan sosial dan ekonomi, khususnya dalam distribusi dan redistribusi
kekayaan/pendapatan.
f.
Melindungi
lingkungan ekonomi agar tetap sesuai dengan nilai dan prinsip islam.
Pemerintah
memiliki peran penting dalam mewujudkan pasar yang islami, intervensi
pemerintah dalam pasar bukan hanya bersifat temporer dan minor,tetapi ia akan
mengambil peranan yang besar dan penting. Peran pemerintah
didalam pasar ini secara garis besar dapat dikalsifikasikan menjadi dua bagian,
yaitu: peratama: peran yang berkaiatan dengan implementasi nilai dan moral
Islam, dan kedua: peran yang berkaitan dengan teknis-operasional mekanisme
pasar.
a.
Peran Pemerintah
Berkaitan dengan Implementasi Moralitas Islam
Meskipun dalam sebuah masyarakat yang
Islami kita dapat mengharapkan suatu perilaku yang Islami pula, tetapi
implementasi nilai dan moralitas Islam akan lebih efektif jika disertai dengan
intervensi pemerintah. Sementara itu,
dalam dunia nyata juga akan pasti selalu terjadi deviasi normatif dari perilaku
seorang Muslim. Deviasi antara norma realita adalah suatu yang alamiah,
mengingat manusia memiliki naluri dasar utnuk menaati ajaran Allah SWT.
Sekaligus untuk melanggarnya. Peran pemerintah seperti adalah unik karena tidak
terdapat pada sistem ekonomi lain apapun. Beberapa contoh peran ini sebagai
berikut:
1. Memastikan
dan menjaga implementasi nilai dan moral Islam secara keseluruhan
2. Memastikan
dan menjaga agar pasar hanya meperjual belikan barang dan jasa yang halalan
thayyibah.
3. Melembagakan
nilai-nilai persaingan yang sehat (fair play), kejujuran (honesty), keterbukaan
(transparancy), dan keadilan. Pemerintah juga harus
4. menjadi al-muhtasib yang memiliki wewenang
luas dalam mencegah dan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran niali-niali ini.
5. Menjaga
agar pasar hanya menyediakan barang dan jasa sesuai dengan prioritas kebutuhan.
b.
Peran Pemerintah
yang Berkaitan dengan Mekanisme Pasar
Pemerintah
harus berperan dalam menjamin terjadinya mekanisme pasar yang baik. Peran ini
dapat diperinci sebagai berikut :
1.
Secara umum
memastikan dan menjaga agar mekanisme pasar dapat bersaing dengan sempurna.
2.
Membuat berbagai
langkah untuk meningkatkan daya saing (competitiveness) dan daya beli
(purchasing power)dari para pelaku pasar yang lemah, misalnya produsen kecil
dan konsumen miskin.
3.
Mengambil
berbagai kebijakan untuk menciptakan harga yang adil. Terutama seandainya
persaingan yang sempurna tidak dimunkinkan terjadi pada pasar.
3. Instrument
Kebijakan Pemerintah
Dalam
menjalankan perannya, pemerintah memiliki beberapa instrument kebijakan, antara
lain sebagi berikut.
a.
Manajemen
produksi dan ketenagakerjaan disektor public pemerintah dapat berperan efektif
dalam mengelola kekayaan public( dimana masyarakat gagal mengelolanya).
b.
Instrumen yang
berkaitan dengan upaya mendorong kegiatan sektor swasta, misalnya menetapkan
regulasi bagi sector swasta, melakukan redistribusi factor produksi (iqta,
kharaj), al –hisbah, perlindungan bagi masyarakat lemah (fakir, miskin,yatim).
c.
Pricing policy, dimana Negara meregulasi harga dengan
cara intervensi pasar,penetapan harga, atau mendorong kebijakn diskriminasi
harga untuk kelompok masyarakat, daerah, atau sector tertentu yang dipandang
merupakan kepentingan public.
d.
Kebijakan fiscal,
yaitu pengelolaan APBN disesuaikan dengan prinsip-prinsip keanga public islam
e.
Kebijakan kredit dan moneter
f.
Intervensi kekayaan dan surplus
sektor publik
B.
PERAN
MASYARAKAT DALAM PEREKONOMIAN
1.
Peran
Masyarakat Pada Masa Islam Klasik
Sejak
awal peradaban manusia, masyarakat baik secara individual maupun kelompok,
memiliki peranan penting dalam perekonomian. Pada dasarnya peran masyarakat ini
merefleksikan kepedulian mereka terhadap sesama. Terdapat berbagai motivasi
tentang mengapa seseorang rela berkorban untuk kepentingan orang lain (alturisme), meskipun tanpa mendapat
imbalan atau keuntungan secara langsung. Salah satu motivasi adalah karena
seseorang menyadari, bahwa hidupnya akan selalu membutuhkan orang lain.
Dalam
era saat ini, banyak orang atau perusahaan membantu orang lain karena keinginan
membantu reputasi dan pengakuan posiitf dari masyrakat luas. Bankay perusahaan
memliki program corporate sosial responsibility (CSR) yang mengeluarkan dana
relatif besar utnuk membantu pembangunan masyarakat. Terdapat sebuah harapan
bahwa dengan kegiatan tersebut citra produk dan perusahaan akan semakin baik
diamata konsumen sehingga dalam jangka panjang konsumen akan lebih loyal.
Sejarah
masyarakat Islam kalsik telah memberikan potret yang indah tentang peranan
masyarakat dalam perekonomian. Masyarakat memilki peranan yang amat besar, baik
dalam penyediaan barang maupun jasa, selama periode Rasulullah Saw, maupun
Khulafaurrasyidin. Masjid yang pertama kali dibangun umat Islam di Madinah
dibangun dengan dana dan tenaga masyarakat (Muhajirin dan Anshar), demikian
juga fasilitas publik lainnya. Berbagai bentuk sumbangan masyarakat mislanya,
infak, shadaqoh. Zakat, dan wakaf merupakan sumber pemasukan yang signifikan
bagi negara. Hal seperti ini terus berlangsung pada masa Khulafaurrasyidin dan
sesudahnya, meskipun pemerintah (melalui baitul mal) juga memiliki peranan yang
penting.
2.
Rasionalitas
Peranan Masyarakat
Pentingnya
peran masyarakat dalam perekonomian adalah sama dengan sektor lainnya, yaitu
pasar dan pemerintah. Beberapa dasar pemikiran peranan masyarakat ini yaitu
sebagai berikut:
a. Konsekuensi
Fardhu Kifayah
Meskipun
pemerintah terkadang dapat berperan lebih efektif dibandingkan masyarakat
secara langsung, tetapi masyarakat terlepas dari tanggung jawab ini. Pada
dasarnya konsep fardhu kifayah adalah mengacu pada tanggung jawab masyarakat.
Jika pemerintah benar benar mampu melaksanakan tugas fard al-kifayah ini, maka masyarakat dapat terbebas dari tanggung
jawab.
b. Adanya
Hak Milik Publik
Peranan
masyarakat juga muncul karena adanya konsep hak milik publik dalam ekonomi
Islam, seperti waqaf. Kekayaan waqaf adalah kekayaan masyarakat secara
keseluruhan dan berlaku sepanjang masa, karenanya waqaf merupakan hak
milik masyarakat yang tidak tergantung kepada pemerintah yang berkuasa.
Pemerintah dapat berganti dari waktu ke waktu, ementara masyarakat terikat
dalam kewajiban sosial jangka panjang. Oleh karena itu,berbagai kekayaan waqf
akan tetap dikelola oleh masayarakat sendiri.
c. Kegagalan
Pasar
Kegagalan
pasar tidak cukup hanya diselesaikan dengan peran pemerintah, sebab pemerintah
juga memiliki kegagalan. Pasar bekerja dengan mekanisme permintaan dan
penawaran di mana mensyartakan suatu komoditas yang dapat diperdagangkan
(tradeble). Komoditas seperti ini harus memiliki suatu harga (priceble),
sedangkan untuk memiliki komoditas seperti ini otomatis harus bisa diukur (measurable). Dalam kenyataan, terdapat
banyak kebutuhaan masyarakat yang unmeasurable, karenanya juga unpriceable dan untradeable, sehingga
tidak dapat disediakan oleh pasar. Komoditas seperti ini dapat di sediakan
secara efektif dan efisien oleh masyarakat. Bahkan, dalaam menyediakan tradeable goods dan service, masyarakat
juga dapat berperan lebih efisien dibandingkan dengan pasar. Biaya transaksi
akan lebih rendah dibandingkan jika disediakan oleh pasar. Sebab masyarakat
tidak memasukkan variabel keuntungan sebagaimana pelaku pasar. Motivasi
masyarakat untuk beperan adalah bukan karena faktor-faktor financial.
d. Kegagalan
Pemerintah
Meskipun
peran pemerintah sangat berguna, termasuk dalam menjalankan fardu kifayah,
tetapi terdapat beberapa kelemahan-kelemahan. Hal ini selanjutnya dapat
mengganggu efisiensi peranan pemerintah sehingga diperlukan peran masyarakat
secara langsung. Beberapa kelemahan ini yaitu:
1. Pemerintah
sering kali tidak berhasil mengidentifikasikan dengan tepat kebutuhan
masyarakat yang sesungguhnya, sehingga formulasi kebijakannya juga tidak tepat.
2. Pemerintah
juga sering kali memiliki banyak masalah struktural yang dapat menghambat
efektifitas dan efisiensi kebijakan, misalnya masalah birokrasi dan politik.
3. Keterlibatan
pemerintah sering kali menimbulkan pengaturan yang berlebihan terhadap
aktivitas perekonomian, sehinggga justru menghambat mekanisme pasar dan peran
masyarakat secara langsung.
3.
Ruang
Lingkup dan Instrumen Peranan Masayarakat
Peranan
masyarakat dalam perekonomian meiliki lingkup yang luas. Aktivitas ini mencakup
berbagai hal yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan perekonomian maupun
hal lain yang secara tidak langsung menjadikan kegiatan perekonomian lebih
baik. Prakatik pada masyarakat Muslim era klasik dapat menjadi acuan yang baik
bagi peran masyarkat modern saat ini. Peran masyarakat dalam perekonomian
mencakup hal-hal berikut:
a. Menjaga
kebutuhan ekonomi keluarga
Keluarga
meiliki peranan yang amat penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan
masyarakat, diluar sistem ekonomi pertukaran (excange economy) dalam pasar maupun pemerintah. Sebagai institusi
terkecil dalam masyarakat keluarga telah memberikan kontribusi yang bernilai
ekonomis sangat tinggi terhadap perekonomian. Kontribusi ini dalam bentuk
penyediaan barang atau jasa yang disediakan oleh pasar atau pemerintah adalah
mustahil atau kemungkinan akan berbiaya sangat mahal.
Ajaran
Islam mewajibkan kepala keluarga utnuk bertanggung jawab atas nafkah seluruh
keluarga serta mengatur hak dan kewajiban seluruh anggota keluarga, sehingga
tercipta suatu keluarga harmonis (sakinah mawaddah wa rahamah). Keluarga juga
memiliki kewajiban utnuk tururt menjaga kesejahteraan famili dan tetangga
dilingkungannya.
b. Mengelola
ZIS
Zakat,
infak, sedekah (ZIS) memiliki peranan penting dalam penyediaan barang dan ajsa,
baik barang publik maupun barang privat. Adanya ZIS telah menyediakan dana yang
murah bagi pembiayaan berbagai kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Islam telah
mengatur kewajiban zakat dan sasaran pemanfaatannya secara pasti, karena zakat
memiliki dampak ekonomi yang lebih pasti pula. Semenatar itu tidak terdapat
pengaturan yang detail tentang infaq dan sedekah, sehingga lebih fleksibel
dalam penglolaanya. Dalam realitas, banyak kegiatan dan fasilitas ekonomi yang
disediakan dengan menggunaklan pembiayaan dari infak dan sedekah ini.
Penyediaan fasilitas publik, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan
masyarakat banyak dibiayai dari dana ini.
c. Menyediakan
Pelayanan Sosial
Penyediaan
layanan-layanan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan
umum dan keagamaan, advokasi dan perlindungan lingkungan hidup, pelayanan
kesehatan, peningkatan keahlian dan keterampilan, dan berbagai bentuk layanan
jasa lainnya, banyak dilakukan oleh masyarakat sendiri. Jasa-jasa yang
disediakan oelh pasar atau akan lebih murah jika dilakukan oleh masyarakat.
Beberapa kebutuhan masyarakat, mislanya pendidikan keagamaan atau advokasi
perlindungan lingkungan hidup, tidak dapat disediakan oleh pasar karena secara
natural memang tidak terdapat insentif material bagi pelaku pasar. Penyediaan
berbagai pelayanan sosial oleh masyarakat akan berbiaya lebih murah
dibandingkan jika disediakan oleh pasar atau pemerintah sehingga efektif jika
diorientasikan untuk pelayanan bagi kelompok miskin.
d. Pengelolaan
Waqf
Waqf
merupakan salah satu sumber daya ekonomi yang telah terbukti berperan besar
dalam perekonomian. Waqf adalah salah satu bentuk kekayaan yang secara hukum
diberikan kepada publik, meskipun pengelolaannya kemungkinan dapat dilakukan
oleh pemerintah atau masyarakat sendiri. Pada dasarnya, waqf dapat mengmabil
bentuk kekayaan apa saja sepanjang dapat memberikan keuntungan ekonomi atau
manfaat lainnya bagi masyarakat. Pemanfaatan kekayaan waqf juga tidak terbatas
pada aktivitas tertentu, tetapi dapat dimanfaatkan utnuk aktivitas publik dalam
bidang ekonomi, sosial, dan keagamaan.
BAB
III
PENUTUP
A.
Kesimpulan
1.
Peranan pemerintah dalam perekonomian yang islami
memliki dasar rasionalitas yang kokoh. Dan dalam menjalankan perannya,
pemerintah memiliki beberapa instrument kebijakan. Secara
umum ruang lingkup peranan pemerintah ini mencakup aspek; (1) upaya mewujudkan
tujuan ekonomi islam secara keseluruhan; dan (2) upaya mewujudkan konsep pasar
yang islami.
2.
Masyarakat islam klasik telah memberikan potret yang
indah tentang peranan masyarakat dalam perekonomian. Masyarakat memiliki
peranan yang sangat besar, baik dalam penyediaan barang maupun jasa, selama
periode Rasullullah Saw. Maupun khulafaurrasyidin. Seseorang memiliki
kepedulian kepada orang lain didorong oleh keinginan untuk mencari ridha Allah
Swt. Dan mengharapkan pahala diakhirat kelak.
3.
Peranan masyarakat dalam perekoniman
mencakup ha-hal berikut : (1) menjaga kebutuhan ekonomi keluarga (3) mengelola
dan ZIS (3) menyediakan pelayanan sosial dan (4) pengelola waqf .
B.
Saran
Kewajiban merealisasikan falah pada dasarnya merupakan tugas
seluruh economic agents, termasuk
pemerintah dan masyarakat. Masing-masing memiliki kelebihin, di samping juga
terdapat fenomena market failure,
goverment failure, dan citizeen failure, yaitu kegagalan sektor – sektor
ini dalam mencapai solusi optimum bagi perusahaan ekonomi. Oleh karena itu,
tidak mungkin untuk merealisasikan falah hanya
dengan berumpu pada salah satu sektor saja. Pasaar, pemerintah, dan masyarakat
harus bergerak dan bekerja bersama (ta’awun) dalam menyelenggarakan aktivitas
ekonomi untuk mencapai kesejahteraan umat.
DAFTAR PUSTAKA
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam, Jakarta: PT
Raja Grafindo, 2008.
http://241289keyfiah.wordpress.com/2011/07/06/peranan-sektor-publik-dalam-perekonomian/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar